JAKARTA, BILHAKIMTVNEWS.COM – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP- KAMMI) melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan impor beras sebesar 1.000 ton dari Amerika Serikat yang dibuka di tengah klaim swasembada pangan nasional.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk inkonsistensi serius yang mencederai semangat keadilan dan keberpihakan kepada rakyat, terlebih dalam momentum bulan suci Ramadhan.
Hal itu dikatakan sekretaris Jenderal PP KAMMI, Syafrul Ardi, pihaknya menegaskan bahwa Ramadhan bukan sekadar ritual ibadah, tetapi juga momentum moral bagi pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada kelompok lemah, termasuk petani.
“Namun keputusan impor di tengah klaim surplus produksi justru menunjukkan kontradiksi kebijakan yang membingungkan publik,” katanya melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan. Rabu, 25 Februari 2026.
Menurut Suafrul Ardi, dibulan Ramadhan, pemerintah seharusnya memperkuat keberpihakan kepada petani dan menjaga stabilitas pangan nasional dengan mengandalkan produksi dalam negeri.
“Jika Kementerian Pertanian menyatakan stok aman dan produksi surplus, maka kebijakan impor adalah langkah yang tidak selaras dengan klaim tersebut,” tegas Syafrul.
PP KAMMI menilai bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak psikologis terhadap pasar dan harga gabah di tingkat petani.
“Ramadhan adalah periode sensitif bagi stabilitas harga pangan, sehingga setiap kebijakan yang tidak konsisten dapat memperkeruh situasi ekonomi masyarakat, baik di tingkat produsen maupun konsumen,” jelas Syafrul.
Lebih lanjut, PP KAMMI mempertanyakan dasar perencanaan dan transparansi data yang digunakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam mengambil keputusan impor. Jika data neraca pangan benar menunjukkan surplus, maka kebijakan impor justru melemahkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan swasembada yang selama ini digembar-gemborkan.
“Ramadhan mengajarkan nilai amanah dan konsistensi. Pemerintah tidak boleh menyampaikan optimisme di ruang publik, tetapi mengambil kebijakan yang bertolak belakang. Ini bukan hanya soal teknis perdagangan, tetapi soal integritas kebijakan pangan nasional,” lanjutnya.
Ia mendesak Kementerian Pertanian untuk segera membuka data neraca pangan secara transparan, menjelaskan urgensi kebijakan impor, serta memastikan perlindungan harga gabah agar tidak terdampak negatif. Momentum Ramadhan, menurut mereka, harus menjadi titik refleksi untuk mengevaluasi konsistensi kebijakan dan memperkuat komitmen terhadap kedaulatan pangan nasional.
“Ramadhan adalah bulan kejujuran dan tanggung jawab. Jika swasembada benar tercapai, maka kebijakan harus mencerminkan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Jangan sampai rakyat dan petani justru menanggung akibat dari kebijakan yang tidak konsisten,” tutup Syafrul Ardi. (Red/Mambang/LH)
About the Author
